Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
BAB I
KETENTUAN UMUM PASAL DALAM UNDANG-UNDANG INI YANG DIMAKSUD DENGAN:
Pasal 2
Pasal 3
BAB II
PEMBENTUKAN, KEKHUSUSAN, KEDUDUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN RENCANA INDUK
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 4
Bagian .
. . SK No 116243 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7-
Bagian Kedua
Kedudukan dan Kekhususan
Pasal 5
Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah
Pasal 6
Bagian Barat
pada 116' 31' 37.728" Bujur Timur dan O' 59'22.51O" Lintang Selatan; dan
Bagian Timur
pada L8'2a.O84" Bujur Timur dan l' 6' 42.398' Lintang Selatan. (21 Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:
Bagian Keempat
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
Pasal 7
Bagian tidak
terpisahkan dari undang-undang ini. (41 Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB III
BENTUK, SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Bentuk dan Susunan Pemerintahan
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 9
Pasal 9
Pasal 11
Bagian Kedua
Kewenangan dan Urusan Pemerintahan
Pasal 12
Pasal 13
BAB IV
PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 14
BAB V
PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH, LINGKUNGAN HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Bagian Kesatu
Penataan Ruang
Pasal 15
Bagian .
. . SK No 116270 A PRESIDEN REPTJBLIK INDONESIA
Bagian Kedua
Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah
Pasal 16
Pasal 17
Bagian Ketiga
Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 18
Bagian Keempat
Penanggulangan Bencana
Pasal 19
Bagian Kelima
Pertahanan dan Keamanan
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 2
Pasal 15
BAB VI
PEMINDAHAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, PERWAKILAN NEGARA ASING, DAN PERWAKILAN ORGANISASI/LEMBAGA INTERNASIONAL
Pasal 22
BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 23
Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara
Pasal 25
Pasal 26
Bagian Ketiga
Tata Kelola Barang Milik Negara
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 28
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 37
BAB IX
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
Pasal 38
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Pasal 4
Pasal 4
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 26
Pasal 44
Pasal 18
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 19
Pasal 2
Pasal 2
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41
Pasal 42
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44